IFRS (tugas 4)

Daftar negara yang telah menerapkan IFRS tersebut

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Namun disamping itu kesempatan untuk kerjasama ekonomi antar Negara juga semakin terbuka dan menjadikan makin banyaknya investor asing yang masuk dan ikut serta melakukan investasi di Negara lain. Negara-negara yang ada di dunia saat ini mengadopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS). Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.

Indonesia sebagai Negara berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat membutuhkan banyak pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Indonesia mulai mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek (go public) untuk menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam menyusun pelaporan keuangannya mulai tahun 2012.

Indonesia sudah mengadopsi tahap pertama dari konversi IFRS pada 1 Januari 2012, yang secara material sama dengan IFRS versi tanggal 1 Januari 2009 dan sudah siap untuk mengadopsi penuh IFRS. Implementasi IFRS akan menyebabkan perubahan dalam proses pengakuan, pengukuran dan pencatatan. Penerapan IFRS sebagai standar pelaporan keuangan global harus diterapkan guna mewujudkan cita-cita menyetarakan diri dengan lembaga keuangan bertaraf internasional di seluruh dunia (Muliaman). 

Berikut ini adalah daftar dari beberapa perusahaan di berbagai negara yang mengacu IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya:

	Nama Perusahaan	Negara
1	PT Adhi Karya Tbk	Indonesia
2	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Indonesia
3	PT Aneka Tambang Tbk	Indonesia
4	PT Freeport Tbk	Indonesia
5	PT Garuda Indonesia Tbk	Indonesia
6	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Indonesia
7	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Indonesia
8	PT Mustika Ratu Tbk	Indonesia
9	STMicroelectronics	Belanda
10	ING Group	Belanda
11	Royal Dutch Shell	Belanda
12	Sinopec	China
13	Nokia Corporation	Finlandia
14	British Petroleum	Inggris
15	Forex Capital Markets Limited	Inggris
16	Jardine Matheson Holdings	Inggris
17	Unilever PLC	Inggris
18	Toyota Motor Corporation	Jepang
19	Mitsubishi Corporation	Jepang
20	Allianz	Jerman
21	Bayer	Jerman
22	Volkswagen	Jerman
23	Royal Bank of Canada	Kanada
24	The Walt Disney  Company	Kanada
25	Manulife Financial	Kanada
26	STX Pan Ocean	Korea Selatan
27	Samsung	Korea Selatan
28	Chevron Corporation	USA
29	Coca Cola Company	USA
30	ExxonMobil Corporation	USA
31	Walmart	USA
32	General Motors	USA
33	General Electric	USA
34	Ford Motor	USA
35	ConocoPhilips	USA

 

Bagaimana sifat adopsi yang dilakukan, apakah adopsi seluruh atau sebagian

IFRS adalah stabdar akuntansi internasional yang kini disepakati oleh banyak Negara didunia, terutama Negara yang termasuk dalam kelompok G 20. Berikut ini merupakan Negara-Negara yang paling banyak mengacu pada IFRS dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan didalamnya. 

Tiga Negara Yang Paling Banyak Mengacu pada IFRS

Hal ini disampaikan dari data IASB yang didapat dapat dilihat dari link sumbernya dan kemampuan penulis untuk memahami data dalam bentuk pdf dan bahasa inggris yang harus diterjemahkan dan diartikan agar makna tersebut sesuai yang dimaksud oleh IASB dan sesuai dengan pengamat

konvergensi IFRS yaitu Ersa Tri Wahyuni. Penulis berkesimpulan bahwa sampai saat data terbaru ini, negara yang paling berani mengadopsi IFRS paling banyak bahkan menerapkan penuh secara resmi diluar beberapa negara yang juga akan mengadopsi secara penuh kedepannya, maka saat ini negara yang menggunakan IFRS secara penuh adalah sebagai berikut:

1.    Australia

Status yurisdiksi negara Australia telah mengadopsi SAK untuk semua perusahaan ( untuk entitas nirlaba ) yang ‘Pelaporan Entitas’. Ini mencakup semua perusahaan sekuritas yang diperdagangkan secara publik ditambah yang lain .Australia telah mengadopsi SAK sejak 1 Januari 2005. Namun, konvergensi dengan Standar yang dikeluarkan oleh IASB dan pendahulunya, IASC, telah terjadi sejak tahun 1996 . Adopsi dari tahun 2005 adalah melalui penerapan IFRS 1 Pertama kali Adopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Penggunaan aplikasi IFRS adalah bagi perusahaan yang DOMESTIK utang atau perdagangan efek ekuitas di pasar umum di yurisdiksi. Semua atau beberapa perusahaan domestik yang sekuritas perdagangan di pasar umum baik diperlukan atau diizinkan untuk menggunakan SAK dalam laporan keuangan konsolidasi mereka. IFRS berlaku untuk semua perusahaan domestik yang sekuritas perdagangan di pasar umum. SAK juga diharuskan atau diizinkan untuk lebih dari laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang perdagangan efek di pasar umum. SAK diperlukan untuk semua entitas yang memenuhi definisi pelaporan entitas sesuai dengan standar akuntansi Australia. SAK (termasuk Interpretasi) dimasukkan ke dalam verbatim Standar Akuntansi Australia dan memiliki kekuatan hukum bagi semua perusahaan mengajukan laporan keuangan. Australia adalah negara Hukum Umum.

2.    Kanada

Kanada mengadopsi SAK untuk sebagian besar ‘perusahaan dipertanggung jawabkan di depan umum’ selama bertahun-tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Adopsi Wajib SAK telah ditangguhkan untuk perusahaan investasi dan rekening terpisah dari perusahaan asuransi jiwa hingga 2014 dan untuk entitas dengan kegiatan tingkat – diatur hingga 2015 . Penangguhan disediakan untuk memberikan waktu bagi IASB untuk menyelesaikan proyek yang mempengaruhi entitas tersebut. Dengan demikian , tanggal penangguhan dapat diperpanjang jika penyelesaian proyek tertunda. Penggunaan aplikasi IFRS adalah bagi perusahaan yang DOMESTIK utang atau perdagangan efek ekuitas di pasar umum di yurisdiksi. Semua atau beberapa perusahaan domestik yang sekuritas perdagangan di pasar umum baik diperlukan atau diizinkan untuk menggunakan SAK dalam laporan keuangan konsolidasi mereka. Diperlukan untuk sebagian besar perusahaan dalam negeri yang efeknya diperdagangkan secara publik dan diizinkan untuk orang lain. SAK diperlukan untuk perusahaan asing yang perdagangan surat berharga di pasar umum di Kanada , kecuali sebagai berikut:

• Sebuah perusahaan non – Kanada yang sekuritas perdagangan di pasar umum di Kanada yang juga merupakan emiten AS SEC memiliki pilihan untuk menerapkan US GAAP .
• Sebuah perusahaan non – Kanada yang sekuritas perdagangan di pasar umum di Kanada yang juga merupakan penerbit luar negeri AS SEC dan yang memiliki 10 % atau kurang dari surat berharga yang dimiliki oleh penduduk Kanada dapat menggunakan prinsip akuntansi yang memenuhi persyaratan untuk SEC Negeri Swasta emiten , seperti yang didefinisikan untuk tujuan SEC , disediakan laporan keuangan termasuk rekonsiliasi dengan US GAAP .
• Emiten asing dari yurisdiksi yang ditunjuk oleh Canadian Regulator Efek dapat menggunakan prinsip akuntansi yang yurisdiksi rumah mereka tanpa rekonsiliasi ke SAK.

SAK dimasukkan ke dalam hukum atau peraturan bukan individual, tapi SAK otoritatif tanpa adopsi individu karena peraturan sekuritas Kanada memerlukan penggunaan SAK. Akibatnya, individu SAK dimasukkan ke dalam peraturan sekuritas Kanada dengan referensi. Kanada adalah negara Hukum Umum.

3.    Korea Selatan

Korea Selatan telah mengadopsi SAK untuk semua perusahaan yang terdaftar dan beberapa perusahaan tidak terdaftar. Status adopsinya adalah:

•  Semua perusahaan yang terdaftar di Korea Exchange wajib menerapkan SAK. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang berniat untuk memiliki saham mereka terdaftar selama tahun tersebut atau tahun depan.
• SAK diperlukan untuk lembaga keuangan apakah efeknya diperdagangkan secara publik (termasuk bank, perusahaan asuransi , keuangan perusahaan induk , perusahaan kartu kredit , pedagang investasi , investasi broker , badan usaha investasi kolektif , dan bisnis kepercayaan entitas) dan perusahaan milik negara . Namun, penerapan SAK untuk saling bank tabungan telah ditangguhkan sampai periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.
• Semua perusahaan terdaftar lainnya diizinkan untuk menerapkan SAK pada pilihan mereka. Jika mereka menggunakan SAK , tidak ada persyaratan untuk mendamaikan ke Korea GAAP.
• SAK yang Korea telah adopsi disebut sebagai SAK karena tidak ada modifikasi.

Penggunaan aplikasi IFRS adalah bagi perusahaan yang DOMESTIK utang atau perdagangan efek ekuitas di pasar umum di yurisdiksi. semua atau beberapa perusahaan domestik yang surat berharga diperdagangkan di pasar umum baik diperlukan atau diizinkan untuk menggunakan SAK dalam laporan keuangan konsolidasi mereka. SAK juga diharuskan atau diizinkan untuk lebih dari laporan keuangan konsolidasi laporan perusahaan yang sekuritas diperdagangkan di pasar umum. SAK yang dikeluarkan oleh IASB yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan disahkan oleh pemerintah. SAK dimasukkan ke dalam hukum atau peraturan. UU Audit Eksternal Perusahaan Efek memberikan dasar hukum bagi SAK yang diterjemahkan oleh KASB dan kemudian disahkan oleh pemerintah. Korea Selatan adalah negara Hukum Kode.

Hubungan Penggunaan Hukum Umum dan Hukum Kode dengan Penerapan IFRS di Suatu Negara

Umumnya sistem hukum di dunia memiliki dua orientasi dasar, yakni hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Penjelasan kedua hukum tersebut adalah sebagai berikut:

• Hukum Umum

Hukum umum, common law, hukum kasus (case law) atau preseden (precedent) adalah hukum yang dibangun oleh dewan peradilan melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Sistem hukum common-law membentuk bagian utama dari hukum banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas koloni atau wilayah dari Britania (Inggris Raya). Dia terkenal karena terdapat hukum tidak tertulis (non-statutory) yang luas mencerminkan sebuah konsensus penghakiman dengan sejarah berabad-abad oleh para dewan peradilan.

 

Sistem hukum umum merupakan suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.Sistem hukum ini mulai dipakai saat Kerajaan Britania Raya dibangun dan dikelola, lalu membentuk sebuah dasar jurisprudensi di negara-negara Persemakmuran.

Esensi hukum umum adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Keputusan pengadilan bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada yang undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum. Jadi walaupun dalam UU Parlemen tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan.

Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh Parlemen, contohnya perubahan hukuman bagi pembunuh. Zaman dahulu pembunuh dihukum mati, tapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup Sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis akan tetapi kebanyakan itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan.

 

Salah satu negara yang menganut hukum umum adalah Kanada. Hukum umum yang dianut oleh Kanada tidak lepas dari peristiwa sejarah yang melatarbelakangi merdekanya negara ini. Dahulu Kanada merupakan bekas jajahan Prancis dan Britania Raya. Karena pernah dijajah oleh negara pencetus hukum kode (Prancis) dan hukum umum (Britania Raya) Kanada menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran (Commonwealth). Namun demikian mayoritas Kanada lebih condong (mengikuti) Britania Raya karena Prancis pernah dikalahkan dalam perang dengan Britania Raya sehingga system pemerintahan Kanada ada dibawah pimpinan Britania Raya. Itulah sebabnya mengapa saat ini Kanada menganut hukum umum (Britania Raya) bukan hukum kode (Prancis).

• Hukum Kode

Sistem hukum kode/hokum sipil adalah serangkaian hukum yang lengkap mencakup ketentuan dan prosedur, yang tentu aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum kode ini sangatlah kompleks dan lengkap.

Hukum sipil merupakan hukum yang dikenalkan dan dipelopori oleh sebagian besar negara di benua Eropa. Itulah sebabnya system hukum ini juga sering dikenal dengan nama hukum eropa continental. Hukum kode terlahir Pada tahun 1800 oleh Napoleon I menunjukkan sebuah Komisi yang terdiri dari 4 orang untuk melakukan tugas mengkopilasi The Napoleonic Code (Kode Napoleon). Kode

Napoleon yang berasimilasi sebagai Hukum Privat Prancis, yang merupakan Hukum yang mengatur transaksi-transaksi dan hubungan-hubungan antara Induvidu. Hukum yang dianggap oleh beberapa ahli sebagai bentuk modern pertama untuk Hukum Romawi, saat ini berlaku di banyak negara dengan atau dalam bentuk yang telah disesuaikan.

Selanjutnya keberadaan negara Korea Selatan juga tidak luput dari campur tangan negara asing terutama Jepang dan Prancis dimana kedua negara tersebut menganut sistem hukum kode. Prancis adalah negara yang pernah menginvasi Korea Selatan pada tahun 1866, sedangkan Jepang pernah menduduki (menjajah) Korea Selatan pada tahun 1910. Kedua peristiwa tersebut tentu memiliki makna dan pengaruh bagi Korea Selatan terutama terkait dengan sistem hukum sipil yang sekarang dianut oleh Korea Selatan.

http://sicilia-siciliaindri.blogspot.com

http://ivon92.wordpress.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional